Datangnya SURAT Edaran (SE) Dirjen Dikti Nomor 152/ E/ T/ 2012 perihal kewajiban bagi mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 yang ingin lulus harus memublikasikan karya ilmiah di jurnal seperti menghadirkan mimpi buruk bagi sebagian para mahasiswa. Saya sendiri sangat tidak setuju dengan adanya menulis karya ilmiah wajib sebagai syarat kelulusan. Menentukan judul skripsi, tesis, atau disertasi saja sulit apalagi jika wajib menulis artikel di jurnal sebagai syarat kelulusan.
Saya membaca artikelnya Teuku Zulkhairi yang berkata “Saya yakin jika kebijakan tersebut diterapkan, maka akan bisa meminimalisir terjadinya praktek plagiasi di dunia kampus. Saya kira untuk maju memang harus sedikit dipaksa. Ketika seseorang telah berada dalam situasi terjepit dan terpaksa, maka ia akan mengeluarkan potensi dahsyatnya sehingga ia bisa menuntaskan tugas tersebut dengan baik. Kebijakan publikasi karya ilmiah ini jika diterapkan saat ini, meskipun akan menemui kekurangan dan tantangan disana-sini namun pasti akan memberikan pengaruh besar dimasa yang akan datang”.
Kadang saya prihatin dan sangat menyayangkan, melihat kebijakan-kebijakan yang memaksa seperti ini. Apakah DIKTI sudah melihat kondisi saudara-saudara kita di daerah untuk penerapan kebijakan ini? Jangankan fasilitas internet, fasilitas komputer di kampus saja mungkin tidak ada. Lalu ketika terjadi kebijakan yang memaksa seperti ini, pertanyaannya adalah dimana jaminan konstitusional semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan?
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Apa hanya karena tidak dapat menulis di jurnal kemudian seseorang tidak boleh menyandang gelar akademiknya? Bukankah syarat tugas akhir-lah yang menentukan? Jika alasannya adalah karena ada plagiarisme skripsi, maka mengapa harus menggunakan jurnal ilmiah? Jika jurnalpun merupakan kewajiban (yang dipaksa), bukankah nanti bisa memunculkan joki-joki artikel jurnal? dan mari kita bayangkan, seperti apa jurnal yang akan muncul dari sebuah keterpaksaan menulis.
Saya juga membaca di Harian Sumut Pos seorang Rektor USU, Syahril Pasaribu berkata “Setiap tahun ada sekitar 6.000 mahasiswa yang tamat S1, jika semua membuat karya ilmiah belum tentu ada jurnal ataupun media yang siap memuat karya ilmiah para mahasiswa ini.Untuk itu, lanjutnya, perlu ada media yang disiapkan Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) untuk menyiapkan jurnal ataupun media untuk menampung hasil karya mahasiswa.Jika jurnalnya sudah tersedia, mungkin tidak ada masalah kita wajibkan kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah sebagai prasyarat kelulusan,ungkapnya”.
menurut saya pendidikan di Indonesia merupakan sebuah pemaksaan. setiap orang itu mempunyai bakat yang berbeda-beda, Tidak semua orang sangat menikmati dan menggemari menulis karya tulis ilmiah. Ada yang lebih berminat pada bidang lain, seperti arsitektur yang mendesain, mahasiswa teknik yang lebih berminat merakit komputer, jurusan seni yang membuat karya seni dibandingkan menulis. Apa harus disamakan? Mungkin lebih baik penulisan jurnal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Jika diwajibkan, nantinya dikhawatirkan akan terjadi penumpukan karya-ilmiah.
Jika edaran Dikti tersebut diberlakukan wajib menulis karya ilmiah sebagai syarat kelulusan, peluang terjadinya penjiplakan cukup besar, karena setiap mahasiswa berkeinginan studinya harus selesai, dan tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan menulis secara baik dan benar. Yang memiliki kemampuan menulis pun terkadang mengambil jalan pintas dengan melakukan penjiplakan karya orang lain, karena mereka berorientasi pada hasil bukan proses. Jika penulisan jurnal ilmiah dijadikan sebagai syarat kelulusan, maka dikhawatirkan akan munculnya jurnal yang sekedar tulis saja.
Daftar pustaka :
http://www.hariansumutpos.com
http://www.analisadaily.com
http://aceh.tribunnews.com
Saya membaca artikelnya Teuku Zulkhairi yang berkata “Saya yakin jika kebijakan tersebut diterapkan, maka akan bisa meminimalisir terjadinya praktek plagiasi di dunia kampus. Saya kira untuk maju memang harus sedikit dipaksa. Ketika seseorang telah berada dalam situasi terjepit dan terpaksa, maka ia akan mengeluarkan potensi dahsyatnya sehingga ia bisa menuntaskan tugas tersebut dengan baik. Kebijakan publikasi karya ilmiah ini jika diterapkan saat ini, meskipun akan menemui kekurangan dan tantangan disana-sini namun pasti akan memberikan pengaruh besar dimasa yang akan datang”.
Kadang saya prihatin dan sangat menyayangkan, melihat kebijakan-kebijakan yang memaksa seperti ini. Apakah DIKTI sudah melihat kondisi saudara-saudara kita di daerah untuk penerapan kebijakan ini? Jangankan fasilitas internet, fasilitas komputer di kampus saja mungkin tidak ada. Lalu ketika terjadi kebijakan yang memaksa seperti ini, pertanyaannya adalah dimana jaminan konstitusional semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan?
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Apa hanya karena tidak dapat menulis di jurnal kemudian seseorang tidak boleh menyandang gelar akademiknya? Bukankah syarat tugas akhir-lah yang menentukan? Jika alasannya adalah karena ada plagiarisme skripsi, maka mengapa harus menggunakan jurnal ilmiah? Jika jurnalpun merupakan kewajiban (yang dipaksa), bukankah nanti bisa memunculkan joki-joki artikel jurnal? dan mari kita bayangkan, seperti apa jurnal yang akan muncul dari sebuah keterpaksaan menulis.
Saya juga membaca di Harian Sumut Pos seorang Rektor USU, Syahril Pasaribu berkata “Setiap tahun ada sekitar 6.000 mahasiswa yang tamat S1, jika semua membuat karya ilmiah belum tentu ada jurnal ataupun media yang siap memuat karya ilmiah para mahasiswa ini.Untuk itu, lanjutnya, perlu ada media yang disiapkan Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) untuk menyiapkan jurnal ataupun media untuk menampung hasil karya mahasiswa.Jika jurnalnya sudah tersedia, mungkin tidak ada masalah kita wajibkan kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah sebagai prasyarat kelulusan,ungkapnya”.
menurut saya pendidikan di Indonesia merupakan sebuah pemaksaan. setiap orang itu mempunyai bakat yang berbeda-beda, Tidak semua orang sangat menikmati dan menggemari menulis karya tulis ilmiah. Ada yang lebih berminat pada bidang lain, seperti arsitektur yang mendesain, mahasiswa teknik yang lebih berminat merakit komputer, jurusan seni yang membuat karya seni dibandingkan menulis. Apa harus disamakan? Mungkin lebih baik penulisan jurnal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Jika diwajibkan, nantinya dikhawatirkan akan terjadi penumpukan karya-ilmiah.
Jika edaran Dikti tersebut diberlakukan wajib menulis karya ilmiah sebagai syarat kelulusan, peluang terjadinya penjiplakan cukup besar, karena setiap mahasiswa berkeinginan studinya harus selesai, dan tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan menulis secara baik dan benar. Yang memiliki kemampuan menulis pun terkadang mengambil jalan pintas dengan melakukan penjiplakan karya orang lain, karena mereka berorientasi pada hasil bukan proses. Jika penulisan jurnal ilmiah dijadikan sebagai syarat kelulusan, maka dikhawatirkan akan munculnya jurnal yang sekedar tulis saja.
Daftar pustaka :
http://www.hariansumutpos.com
http://www.analisadaily.com
http://aceh.tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar